STRATEGI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN JABFUNG PKM

Oleh:

P

H.Mursidi, SKM., M.Kes.

ada tahun 2009 ini hampir seluruh institusi kesehatan yang terdiri dari 19 Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSUD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki pajabat fungsional (Pejabfung) PKM sebanyak 26 orang (15 Pejabfung Terampil, 11 Pejabfung Ahli). Keadaan ini tentunya hasil dari perjuangan panjang sejak tahun 2001, yang memerlukan ketekunan, ketegaran mental, kesabaran, dan keberanian untuk memulai perubahan . Bagaimana upaya tersebut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa berjalan dengan cukup baik, inilah upaya-upaya yang ditempuh.

Sejak terbitnya SK Menpan No.58/KEP/M.Pan/2000 dan SKB Menkes-Kesos & Ka.BKN No.1811/SKB/Menkes-Kesos/XII/2000 dan No.164 A Tahun 2000, merupakan berita besar bagi penulis (karena sistim pembinaan pegawai semacam inilah yang penulis tunggu dan mimpikan selama ini). Mengapa hal itu menjadi berita besar, setidaknya ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yakni;

1.Tenaga kesehatan apa yang dapat saya rekrut menjadi Pejabfung PKM ? sedangkan institusi pendidikan yang mencetak tenaga promosi kesehatan dengan kualifikasi D III tidak ada. Kapankah D III Promosi Kesehatan diselenggarakan di Indonesia ?. Ada kecenderungan masing-masing institusi pendidikan menjadikan lulusannya berprofesi sesuai dengan pendidikannya.

2.Selama ini pelaksanaan Jabatan Fungsional (jabfung) tenaga keperawatan yang SK MenPan-nya keluar sejak tahun 1986 juga banyak mengalami hambatan, perlu waktu berapa tahunkah sistim jabfung PKM ini akan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia?.

3.Bagaimana kelak kualitas jabfung yang ada bila tanpa memiliki kompetensi sebagai seorang Health Promotion, yang sebenarnya ?

Penulis merasa tergugah untuk menjawab berbagai tantangan yang ada untuk kemudian menjadi sebuah peluang untuk mengembangkan jabfung PKM, sekaligus promosi kesehatan. Penulis sangat sadar akan tanggungjawab sebagai ”tenaga promosi kesehatan yang bekerja di Dinas Kesehatan” yang memiliki kemampuan akademis masih SKM peminatan PKIP dari Unair, maka dengan perenungan yang dalam maka ditemukan jawaban untuk itu semua, yakni; Mulai dari sekarang (tahun 2001), mulai dari skala kecil sesuai dengan kemampuan penulis, dan mulai dari diri penulis sendiri terjun dan sekaligus menjadi aktor, motor, inovator sekaligus kreator bagi realisasi pengembangan jabfung PKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LANGKAH DAN STRATEGI

1.Sesegera mungkin mengumpulkan semua tenaga pelaksana puskesmas dan rumah sakit untuk diberikan informasi tentang jabfung sekaligus upaya meyakinkan bahwa jabfung PKM adalah pilihan terbaik. Upaya ”persuasif” agar berbagai lulusan D III Kesehatan dan khususnya tenaga SKM yang baru dapat memilih menjadi jabfung PKM hingga kini terus dilakukan penulis.

2.Membuat usulan ke Depkes bagi teman sejawat petugas promosi kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, termasuk dinas kesehatan untuk diproses impassing (waktu itu ada sebanyak 17 orang tenaga yang diusulkan), setelah 3 bulan menunggu maka daftar nama jabfung yang di-impassing keluar di situs depkes.go.id., dan kontak telepon dengan pengelola jabfung di Depkes RI (Drg.Dyah Erti, MPH), maka SK Impassing bagi 17 orang jabfung PKM dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan keluar. Meskipun besaran tunjangan jabfung masih berdasarkan besaran tunjangan tenaga kesehatan, namun pengumpulan angka kredit dapat secepatnya dapat dilakukan. Guna menyiapkan mekanisme pengusulan DUPAK serta tatacara pengusulan, termasuk formulir isian, contoh-contoh dokumen seperti; kerangka acuan, laporan, rancangan, naskah, konsep pedoman, dan lain-lain dipersiapkan oleh penulis.

3.Segera advokasi ke Badan Kepegawaian Daerah untuk memperoleh dukungan kebijakan berkaitan dengan adanya formasi pejabfung PKM di lingkungan dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit.

4.Penulis segera memberikan bimbingan teknis tatacara pelaksanaan pengumpulan dan proses pengusulan dan penilaian angka kredit, sehingga pada periode januari-juni 2002 sudah dapat dilakukan penilaian angka kredit jabfung PKM. Pada saat itu juga membentuk Perkumpulan PPPKMI Cabang Hulu Sungai Selatan.

5.Penulis merasakan keterbatasan kemampuan akademis sehingga perlu untuk melanjutkan pendidikan magister kesehatan program promosi dan perilaku kesehatan, maka tahun 2002 hingga 2003 mengikuti pendidikan di UGM, dan sekaligus memfokuskan penelitian untuk evaluasi kinerja pejabat fungsional PKM di tingkat puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada saat sekolah, penulis diberhentikan sementara sebagai pejabfung PKM dan setelah selesai diangkat kembali sebagai pejabfung PKM. Konferensi Nasional Promosi Kesehatan ke 3 di Yogyakarta menjadi ajang untuk mengenalkan Mars PPKMI yang penulis ciptakan (dan pengesahannya pada Konas IV Promosi Kesehatan di Makassar) dan berkesempatan pula berbagi pengalaman pada acara tersebut.

6. Keluarnya Keppres No.5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional di rumpun kesehatan tertanggal 19 Januari 2004 sesegera mungkin dilakukan advokasi ke BKD dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan pada april 2004 seluruh jabfung PKM sudah mendapatkan tunjangan jabfung sebesar ketentuan yang ada pada Keppres tersebut.

EVALUASI KINERJA PEJABFUNG PKM

Penulis mendayagunakan kesempatan menyelesaikan program magister di UGM dengan mengevaluasi kinerja pejabfung PKM di tingkat Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (setelah berjalan tepat 2 tahun).

Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, observasi, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan observasi dalam bentuk penelusuran dokumen kegiatan. DKT, wawancara mendalam, observasi dan pengisian kuesioner dilakukan terhadap pejabfung PKM. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap berbagai sumber yang terkait dengan penelitian (BKN, Pusat Promkes, Biro Kepegawaian Depkes , Perkumpulan PPKMI, Kadinkes Kab.HSS, Kasi. Promkes Kab.HSS, Kasubdin Promkes Dinkes Prop., Kepala Puskesmas, dan beberapa pejabfung PKM). Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode sedangkan reliabilitas data dilakukan dengan auditing data.

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pejabfung PKM dipengaruhi oleh faktor internal yakni pengetahuan dan motivasi sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yakni; kepemimpinan; bimbingan/supervisi; tim penilai jabfung; rekan kerja; organisasi profesi; pembuatan dan pengusulan angka kredit; fasilitas; pedoman kerja; struktur/desain organisasi dan kompensasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setelah penerapan pola jabfung PKM menunjukkan peningkatan, baik dalam percepatan kenaikan pangkat maupun dalam cakupan program promosi kesehatan. Pola jabfung PKM dapat memacu percepatan kenaikan pangkat dengan cepat bahkan sangat cepat pada separuh dari jumlah pejabfung yang ada. Kelemahan pola jabfung PKM adalah masih sangat terbatasnya pedoman kerja yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program promosi kesehatan.

PENGEMBANGAN JABFUNG PKM

Perjalanan panjang yang gigih dan berkesinambungan perlu dilakukan dalam meng”orang”kan pejabfung PKM yang ada, karena hal ini akan berpengaruh pada program promosi kesehatan secara langsung. Kesempatan untuk meng”create” dapat penulis lakukan secara optimal pada saat penulis menduduki jabatan struktural, mulai pada saat menjadi Kepala Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Kesehatan, hingga pada saat sekarang yakni Kepala Bidang Promosi Kesehatan.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan jabfung PKM berarti bentuk nyata dari kegiatan peningkatan program promosi kesehatan, diantaranya adalah;

1. Peningkatan anggaran promosi kesehatan secara berlipat.
2. Pemberian kesempatan pejabfung PKM untuk mengikuti pendidikan formal maupun diklat fungsional dan teknis promkes.
3. Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan.
4. Penggalangan kemitraan dan lintas program.
5. Pemantapan program unggulan bidang promosi kesehatan, yakni program desa siaga dan jaminan kesehatan daerah.
6. Pemantapan manajemen promosi kesehatan di lingkungan dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit.

HASIL SEBUAH JERIH PAYAH

Pemberian penghargaan Ksatria Bakti Husada dari Menkes RI kepada Bupati Hulu Sungai Selatan pada tahun 2007sebagai refleksi dari sebuah keberhasilan pembangunan sektor kesehatan(termasuk bidang promosi kesehatan), dan ternyata hal ini memacu untuk lebih berprestasi lagi. Capaian berikutnya adalah program jaminan kesehatan yang telah mencakup seluruh penduduk (universal coverage) pada tahun 2008 yang didukung oleh Peraturan Daerah. Demikian pula dengan pencapaian status desa siaga aktif di seluruh desa yang menghantarkan diperolehnya Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada dan Bonus Hadiah Rp. 1 Milyar pada tahun 2008 kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PENUTUP

Strategi promosi kesehatan yang bertumpu pada advokasi, bina suasana dan pemberdayaan, ternyata akan sangat tepat dalam pelaksanaan program promosi kesehatan termasuk dalam pengembangan pejabfung PKM, apalagi bila didorong oleh semangat dan teladan pejabat struktural promosi kesehatan di berbagai tingkatan. Ini sudah dibuktikan oleh penulis dan mari kita ”bumi”kan promosi kesehatan guna tercapainya Indonesia Sehat .

Biodata:

Nama :H.Mursidi, SKM.,M.Kes

Tempat/tanggal lahir :Banjarmasin, 23 Nopember 1963

Jabatan Fungsional PKM :2001-2007

Jabatan Struktural :

Kasi.Peningkatan PSM &JPK:2007-2008

Kabid.Promosi Kesehatan :Januari 2009- sekarang

Kepala UPT BLU Jamkesda :2004- sekarang

No.Telepon :

Kantor :051721497,051723020,05175507692

Mobile :08125038218

Website :www.dinkeshss.blogspot.com

Riwayat Pendidikan

SPPH Banjarmasin, 1983

APK Banjarbaru, 1993

FKM UNAIR Surabaya Peminatan PKIP, 2001

AKTA UNESA Surabaya, 2001

M. Kes. UGM Peminatan Promosi dan Perilaku Kesehatan,2003